IDETORIAL.com, Kupang — Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang menata ulang alokasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, untuk menjaga keberlangsungan layanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah. Penyesuaian diarahkan pada kebutuhan prioritas, terutama layanan kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Arah penataan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III Tahun 2025/2026 DPRD Kota Kupang dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Pelt, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, para asisten sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran direksi Perumda Kota Kupang.
Salah satu penyesuaian anggaran menyasar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pergeseran anggaran sebesar Rp400 juta disepakati untuk mendukung pembayaran jasa tenaga kebersihan pada Oktober dan November, sekaligus memenuhi kebutuhan operasional kebersihan dan pemeliharaan kendaraan.
Pergeseran tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kebersihan tetap berjalan sekaligus memenuhi kebutuhan pembayaran jasa petugas hingga akhir tahun melalui optimalisasi anggaran yang tersedia.
Di sektor kesehatan, penyesuaian anggaran diarahkan untuk mendukung operasional serta pemenuhan infrastruktur penunjang RSUD S.K. Lerik. Sementara pada sektor pendidikan, penataan anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Banggar juga menyoroti kinerja pendapatan daerah. Hingga September 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat 69,56 persen. Pemerintah daerah didorong memperkuat PAD melalui strategi yang terukur, termasuk optimalisasi dan digitalisasi pemungutan serta evaluasi sektor retribusi berdasarkan potensi riil.
Selain layanan dasar, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah didorong mempercepat penyederhanaan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memperkuat pelayanan pemadam kebakaran melalui rencana pembentukan UPTD di wilayah Alak dan Naioni.
Banggar juga mendorong penyiapan pengadaan armada pemadam kebakaran pada 2027. Pada sektor perhubungan, pembahasan mencakup pemeliharaan rekayasa lalu lintas dan evaluasi penggunaan material pengatur kecepatan kendaraan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat.
Sementara terhadap Perumda Pasar, Banggar menyetujui sejumlah penyesuaian dengan catatan perlunya penguatan profesionalitas pengelolaan. Rencana pengadaan lahan Pasar Oesapa diarahkan untuk masuk dalam perencanaan Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan, anggota DPRD turut meminta penjelasan terhadap sejumlah rincian pergeseran anggaran. Masukan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap penyesuaian memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, mengatakan tidak seluruh usulan penambahan anggaran dapat diakomodasi karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas dan belum terdapat tambahan PAD yang signifikan.
Karena itu, penyesuaian yang dapat dilakukan lebih banyak melalui pergeseran anggaran dari sumber dana yang telah tersedia dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
“Usulan-usulan pergeseran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah agar segera disempurnakan oleh TAPD dan Sekda,” ujar Yeskiel.
Penataan APBD Perubahan 2026 tersebut diarahkan untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan sekaligus memastikan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat Kota Kupang.
(Lidia)
